Kewirausahaan adalah suatu cara
berpikir atau jiwa, sikap, dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru
yang sangat bernilai dan berguna bagi dirinya dan orang lain. Kewirausahaan
dapat diukur melalui kreativitas dan inovasi. Kreatifitas adalah memikirkan
sesuatu hal yang baru sedangkan inovasi adalah membuat sesuatu yang baru.
Dengan kata lain inovasi diibaratkan menjadi bahan bakar, sementara
kewirausahaan adalah mesin.[1]
Istilah pemerintahan wirausaha,
kata ini diciptakan oleh ahli ekonomi berkebangsaan prancis, J.B Say, sekitar
tahun 1800.wirausaha, tulis Say, memindahkan berbagai sumber ekonomi dari suatu
wilayah dengan produktivitas rendah kewilayah dengan produktivitas lebih tinggi
dan hasil yang lebih besar. Dengan kata lain, seseorang wirausahawan
menggunakan sumber daya dengan cara baru untuk memaksimalkan produktivitas dan
efektivitas. Defenisi Say berlaku juga bagi sektor swasta, pemerintah, dan
sukarelawan atau sektor ketiga. Bila berbicara mengenai wirausaha pemerintah,
yang kami maksud adalah orang-orang yang melakukan persis seperti ini. Bila
berbicara mnegenai model wirausaha, yang kami maksud adalah lembaga sektor
pemerintah yang mempunyai kebiasaan bertindak seperti ini yang tetap
menggunakan sumber daya dengan cara baru untuk mempertinggi efesiensi dan
efektivitas.[2]
Pemerintahan dan bisnis adalah
lembaga yang berbeda secara mendasar. Pimpinan bisnis didorong oleh motif laba.
pimpinan pemerintahan didorong oleh keinginan untuk bisa dipilih kembali.
Perusahaan ( bisnis ) memperoleh sebahagian besar uang dari pelanggannya, sedangkan
pemerintah dari membayar pajak. Perusahaan biasanya didorong oleh kompetensi,
sedangkan pemerintahan biasanya menggunakan monopoli. Pemerintah juga mengeruk
penghasilannya terutama dari pajak sedangkan perusahaan memperoleh penghasilan
bila pelanggang membeli produk atau jasa menurut kemauan bebas mereka sendiri.
Ini merupakan alasan mengapa masyarakat begitu memfokuskan pada biaya layanan
pemerintah, yang menggunakan dorongan hati yang konstan untuk mengontrol untuk
mengatur berapa banyak yang dikeluarkan oleh para birokrat untuk setiap item
pengeluaran, sehingga mereka tidak bisa menghambur-hamburkan uang, salah pakai,
atau penyelewenagn uang untuk membayar pajak.
Kemudian pemerintah bersifat
demokratis dan terbuka; karena itu bergerak lebih lamban ketimbang bisnis yang
pata manajernya bisa mengambil ketusan segara dibalik pintu yang tertutup. Misi
pokok pemerintah adalah melakukan perbaikan “ bukan menghasilkan uang “ karena
itu kalkulasi biaya keuntungan dalam bisnis berubah menjadi kemungkinan moral
dalam sektor pemerintah.[3]
Ada banyak perbedaan antara bisnis
dengan pemerintahan. Melakukan perubahan dalam organisasi pemerintah
membutuhkan jauh lebih banyak upaya politik, misalnya, karena organisasi
pemerintah hidup dilautan politik, sementara bisnis hidup di dalam ekonomi
pasar. Tetapi perbedaan yang paling mencolok adalah bahwa organisasi swasta ada
di dalam sistem, atau pasar yang lebih besar yang pada umumnya berfungsi baik.
Kebanyakan organisasi swasta yang mencari laba memiliki misi yang jelas, tahu
bagaimana mengukur kinerja botton line ( hasil akhir atau keuntungan bersih )
mereka, menghadapi persaingan, mengalami akibat paling nyata dari kinerja
mereka, dan bertanggung jawab kepada pelanggang mereka. Maka literature
manajemen bisnis memusatkan terutama pada perubahan organisasi, bukan sistem
tempat organisasi itu berada. Dalam pemerintahan, kebanyakan organisasi berada
dalam sistem yang tidak berfungsi baik. Banyak organisasi mempunyai misi ganda
( kadang-kadang saling bertentangan ); sedikit yang menghadapi bersaingan
langsung; sedikit yang langsung terkena dampak atas kinerjanya sendiri; sedikit
yang mempunyai bottom line yang jelas ( bahkan sedikit yang mengukur kinerja )
dan sedikit yang bisa di pertanggung jawabkan kepada pelanggang mereka.
Realitas sistem ini menciptakan insentif dan kondisi yang mendorong organisasi
bertindak dan bergaya birokrasi. [4]
Pemerintah wirausaha adalah
pemerintah yang mampu menghadirkan kebijakan yang berorientasi pada warga
masyarakat. Kebijakan tersebut mempunyai nilai strategis, karena akan
menghasilkan dividen berupa dukungan dari warga negara. Sekarang ini organisasi
publik sebagian besar masih berorientasi birokratik, sebagian bergerak pada
orientasi efektivitas, tetapi sedikit yang berorientasi pada pelayanan.Tekanan
utama pada entrepreneurial government adalah berpikir strategis, yaitu
memperluas perspektif dan memanfaatkan kreativitas yang bertanggung jawab,
tidak sekedar mampu menghasilkan ide-ide cemerlang tetapi juga di iringi dengan
kemampuan mewujudkan ide-ide tersebut. Mampu dan mau mengambil resiko yang
terukur dan mampu menjelaskan langkah yang dianggap aneh.[5]
Bisnis melakukan beberapa hal lebih
baik di banding pemerintah, tetapi pemerintah pun melakukan beberapa hal lebih
baik di banding bisnis. Sektor pemerintah biasanya lebih baik misalnya pada
manajemen kebijakan, regulasi, menjamin keadilan, mencegah diskriminasi atau eksploitasi,
menjamin kesinambungan dan pencampuran ras dan golongan. Bisnis biasanya lebih
baik pada pelaksanaan tugas-tugas ekonomi, inovasi, mengulangi pengalaman yang
berhasil, mengadaptasi perubahan yang pesat, menghentikan kegiatan-kegiatan
yang tidak berhasil atau using dan melaksanakan tugas-tugas yang kompleks atau
bersifat teknis.[6].
Kemudian salah satu karakteristik pada
pemerintah wirausaha adalah suatu perspektif investasi, suatu kebiasaan
menghitung laba dari pembelanjaan sebagaimana suatu investasi. Investasi
bukanlah cara mendatangkan uang; malainkan cara menyimpan uang. Dengan mengukur
return on investment-nya ( ROI ), mereka menyadari, ketika membelanjakan uang
sebenarnya adalah menabung. Bisnis perpusat pada kedua sisi dari neraca : pengeluaran
apa saja selama memaksimumkan pendapatan. Tetapi pemerintah hanya melihat sisi
pengeluaran pada neraca. Karena mengabaikan pendapatan, mereka berkosentrasi
hanya untuk meminimumkan biaya. Mereka saling menolak sekalipun untuk
mempertimbangkan investasi penting yang akan menghasilkan keuntungan yang nyata
hanya karena biaya. Mereka menunda pengeluaran untuk memperbaiki jalan sampai
jalan harus di bangun kembali, yang besarnya tiga kali biaya perbaikan
permukaan jalan. Mereka mengabaikan pengeluaran kecil untuk perawatan kesehatan
wanita hamil, tetapi membayar mahal untuk bayi pramatur.[7]
[2]
David Osborne dan Peter Plastrik, 2000, Memangkas Birokrasi, Lima Strategi
Menuju Pemerintahan Wirausaha, PPM,
Jakarta Hlm 18
[3]
David Osborne dan Ted Gaebler, 1996, Mewirausahakan Birokrasi, Reinventing
Governmet, Pustaka Binaman Pressindo . Jakarta Hlm 23
[4]
0p.cip, David Osborne dan Peter Plastrik, Hlm 14-15
[5] Perempuan.webnode.com/.../semiloka/ pemerintahan/ wirausaha.doc
[6]
Op.cip , David Osborne dan Ted Gaebler hlm 53
[7] Ibid hlm 234
Tidak ada komentar:
Posting Komentar