Pelaksanaan Otonomi Di Tingkat Desa

A.  Pendahuluan        

          Dengan berlakunya UU 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, daerah  memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengelola daerahnya sendiri, tampa adanya campur tangan dari pemerintah pusat. Kewenangan yang dimiliki oleh daerah baik dalam penyelenggaraaan pemerintahan, pembangunan dan lain lain dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah termuat suatu kebijakan otonomi desa. Dengan begitu maka desa bukan lagi menjadi bawahan dari kecamatan maupun kelurahan. Dalam Undang-undang tersebut mengakui adanya otonomi  desa

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Pembangunan daerah sebagai bagian dari integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat munuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai sub sistem pemerintahan Negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggung jawaban kepada masyarakat.

Konflik Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Di Indonesia

Kemunculan UU nomor 32 tahun 2004 sebagai pengganti UU nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang sekaligus menandakan lahirnya pilkada langsung diberbagai daerah diIndonesia diharapkan mampu membawa perubahan bagi bangsa ini didalam merajut agenda reformasi yang lebih demokratis. Pilkada langsung yang kemudian dilaksanakan pada 1 juni 2005 ( amirudin dan bisri, 2006 : 6 ) merupakan sebuah implementasi kebijakan pemerintah pusat serta merupakan proses demokrasi masyarakat di tingkat local. Hal baru ini tentunya tidak ditemukan oleh masyarakat pada masa orde baru sebelumnya. Jadi sekarang ini, Kepala Daerah tidak lagi ditentukan dan diangkat oleh pemerintah pusat bahkan dipilih oleh anggota DPRD disetiap daerah, mainkan dipilih langsung oleh masyarakat setempat, sehingga proses demokrasi yang berjalan dinegara ini dapat dilakukan secara menyeluruh

Dinamika Hubungan Legislatif Dan Eksekutif Di Tingkat Lokal Di Tinjau dari UU Nomor 5/1974, UU/1999 Dan UU Nomor 32/2004

Pasang surut dinamika hubugan antara legislative dengan eksekutif selalu terjadi seiring dengan perubahan perundangan tentang pemerintahan daerah. Pola hubungan legislative dan eksekutif Nampak jelas dari Undang-Undang Nomor 5/1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 22/1999 tentang pemerintahan daerah, dan akhirnya disusul lahirnya Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang pemerintahan daerah. Pada masa Orde baru,