Analisis Korang kompas tanggal 28 januari 2010 halamaman 7 tentang “ Birokrasi Presiden yang tambun ( Miftah Toha Guru Besar MAP UGM ) adalah sebagai berikut :

Lembaga birokrasi presiden yang tambun ( besar ) membuat kinerja birokrasi  tidak mampu bekerja secara efektif . Ketidak jelasan jabatan-jabatan dan tugas yang saling tumpah tinggi merupakan gambaran birokrasi yang besar dan bekerja acak-acakan. Tidak heran lagi klu birokrasi banyak yang tidak jelas. Antara jabatan yang satu dengan jabatan yang lain saling tumpah dalam domain kerja sehingga banyak jabatan-jabatan yang ngganggur ( tidak bekerja ). Dan tidak ada pembagian struktur jabatan secara hirarkis misalnya saja jabatan wakil mentri esilon I

Memeng terlihat jelas bahwa  dengan adanya kontrak politik( Bargaingin position ) dengan beberapa partai untuk dalam membagi-bagi jabatan tampa melihat efektifitas dalam pembentukan sebuah jabatan, yang seharusnya itu tidak di lakukan dalam mereformasi birokrasi presiden. ironis sekali memang, ide reformasi hanya sebatas tataran teori ( euphoria Reformasi) tetapi tidak ada realisasi sama sekali. Apalagi dengan janji presiden dalam melakukan reformasi birokrasi mulai dari seputar lingkaran presiden sampai dengan birokrasi di level desa.

Saya kira dalam membentuk sebuah jabatan atau menambah jabatan adalah hal yang wajar tetapi  perlu adanya tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas dan adanya evaluasi bagi organisasi dan jabatan-jabatan fungsional yang sudah mandul atau tidak efektif lagi.Presiden dalam menentukan sebuah kebijakan dalam hal membentukan jabatan-atau organisasi pemerintahan dengan pendekatan kekuasaan sehingga banyak organisasi jabatan yang tidak penting itu diadakan, misalnya saja pembentukan Wakil mentri dan jabatan-jabatan di seputar istana. Untuk mempertahankan kekuasaan maka dibentuklah birokrasi yang kuat maka diperlukan beberapa jabatan-jabatan tersebut yang dinilai penting bagi persiden untuk mempertahankan kekuasaan.jadi jabatan-jabatan tersebut di bentuk bukan untuk melayani kepentingan masyarakat tapi untuk melayani kepentingan presiden dalam mempertahankan status qua.

Kemudian dengan birokrasi yang besar menghabiskan anggaran, inikan  pemborosan anggaran negara. Sementara banyak hal yang penting yang membutuhkan anggaran misalnya memberantas kemiskinan dll,Tapi negara tidak memperdulikan dengan hal itu.sebenarnya apa yang terjadi dengan indonesia hari ini. Saya pikir presiden sudah tidak bijak dalam mengambil kebijakan,seharusnya presiden melihat kebutuhan negara yang paling penting dari pada membagi-bagi jabatan yang tidak memperhatikan efesiensi anggaran.

Dari beberapa hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa lembaga birokrasi presiden yang gemuk membuat kinerja birokrasi tidak mampu bekerja secara efektif dan menghabiskan anggaran negara